Jakarta, BNP2TKI (11/2) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyambut baik dukungan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Banten yang merencanakan untuk pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Banten tahun 2010.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro Perencanan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Ir. H. Agusdin Subiantoro menanggapi dukungan sejumlah anggota DPRD dari Komisi V ketika melakukan kunjungan kerja ke PT. Yonasindo beberapa waktu lalu.

“Kami akan all out terhadap upaya pembentukan LTSP di Banten,” ungkap Agusdin, Kamis (11/2).

Menurut Agusdin, propinsi Banten memang layak mempunyai LTSP karena banyak pengurusan TKI selama ini harus ke Jakarta. Padahal di Serang sudah ada instansi vertikal BNP2TKI, yaitu Balai Pelayanan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia (BP3TKI).

“LTSP Banten bisa menjadi penyangga mengurangi keberangkatan TKI dari Jakarta,” ujar Agusdin

Kata dia, intinya, jika pemerintah daerah sudah mendukung pembukaan LTSP akan lebih mudah diwujudkan.

Agusdin menyebutkan untuk tahun 2010 ini rencananya LTSP akan dibuka ditiga wilayah, yaitu Pare-Pare, Sumatera Utara dan Nunukan. Ketiga daerah ini sudah memiliki rekomendasi dari para Bupatinya atau pejabat tertinggi di daerahnya.

Di luar tiga daerah itu, lanjut Agusdin, juga didorong pembentukan LTSP di Pontianak, Entikong, Nunukan. Khusus Nunukan sudah ada kesepakatan banyak pihak termasuk kepolisian yang mengharapkan hadirnya LTSP bisa memberikan pelayanan TKI yang lebih bermartabat,

Agusdin menyebutkan ada empat kriteria LTSP dipercepat kehadirannya. Pertama, di daerah itu sudah ada embarkasi baik pelabuhan laut, udara maupun jalur darat. Kedua, daerah perbatasan sering menghadapi masalah TKI yang tidak jelas. Ketiga, disinyalir daerah tersebut rawan terhadap TKI undocumented. Dan keempat daerah tersebut bukan sebagai tempat pemberangkatan TKI melainkan sebagai tempat TKI dari daerah lain menyeberang.

“Dumai, Batam dan Entikong sebagai daerah perbatasan merupakan prioritas pendirian LTSP,” kata Agusdin.

Terkait masalah anggaran LTSP di 2010, Kepala Biro Perencanaan ini mengatakan pihaknya sudah menyediakan anggaran itu. Kalaupun ada kekuarangan, anggaran itu bisa dicarikan di ABT (Anggaran Biaya Tambahan).

“Dukungan anggaran sudah disiapkan di 2010 untuk LTSP,” tegas Agusdin seraya mengharapkan 3 LTSP di Nunukan, Sumatera Utara dan Pare-Pare, bulan Juni 2010 ini sudah bisa didirikan.

Dengan adanya LTSP, menurut Agudsin, pembinaan sumber daya manusia TKI ke depan akan bisa lebih mudah dilakukan, LTSP tidak hanya perlu bagi PPTKIS, masyarakat melainkan juga penting buat pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan remitansi dan kesejaheraan warganya.

“Hadirnya LTSP mampu mengurangi angka TKI bermasalah dan menanggulangi pengangguran secara signifikan,” pungkas Agusdin. (zul)