Cilacap, BNP2TKI, Rabu (10/02) -- Antusiasme warga dari Kabupaten Cilacap, khususnya dari kalangan remaja maupun pemuda untuk menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri cukup tinggi. Bahkan sebagian warga mengaku menanggung malu menjadi remaja maupun pemuda Cilacap, jika belum pernah menjadi TKI. Akan tetapi sayang, minat warga yang tinggi terhadap TKI ini kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Demikian temuan yang diperoleh Kepala Seksi Penelitian Penempatan dan Perlindungan TKI Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), I Wayan Pageh (46), setelah melakukan investigasi selama lima hari pada 24 kecamatan di Kabupaten Cicacap, pertengahan Januari lalu.

Wayan Pageh menjelaskan, dari investigasi langsung berikut wawancara secara acak dari berbagai pihak pada 24 kecamatan di daerah paling selatan Jawa Tengah itu ditemukan, bahwa setiap remaja dan pemuda -- khususnya kalangan perempuan -- akan merasa malu apabila berada di rumah dan tidak pernah bekerja di luar negeri.

Namun ia menyesalkan, potensi yang besar tersebut belum (atau kurang) mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap -- dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) selaku penyedia tenaga kerja.

Diuraikan Wayan Pageh, berdasarkan data dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap diketahui, jumlah penduduk yang sudah berusia 17 tahun ke atas (usia produktif) pada tahun 2008 sebanyak 1.860.240 jiwa, terdiri dari 941.527 laki-laki dan 918.538 perempuan (Lihat : Tabel 1 di bawah).

Tabel 1 : Jumlah dan Jenis Kelamin Penduduk di Setiap Kecamatan Periode tahun 2008

Minus Anggaran

Dalam investigasi yang dilakukan di lingkungan Pemkab Cilacap ini, Wayan Pageh menemukan, bahwa kurangnya dukungan pejabat Pemkab terhadap antusiasme warga untuk menjadi TKI ini lantaran memang tidak dianggarkan.

Paling tidak, kondisi tersebut bisa dilihat dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap pada tiga tahun terakhir, yaitu: pada tahun 2008 tidak dianggarkan, tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp 50 juta untuk sosialisasi di lima kecamatan, dan pada tahun 2010 ini tidak dianggarkan.

Di dalam wawancaranya dengan oknum pejabat Asisten II terungkap, bahwa Pemkab Cilacap belum memiliki program-program pemberdayaan calon TKI/TKI. "Program pemberdayaan terhadap calon TKI/TKI ini masih terkendala dengan adanya dualisme pelayanan antara Depnakertrans dan BNP2TKI," sebut Pageh mengutip pengakuan oknum pejabat Asisten II itu.

Sejatinya, sebut Pageh, oknum pejabat Asisten II itu juga mengakui, bahwa di dalam tiga tahun terakhir tingkat pengiriman uang (remittance) TKI yang masuk ke Kabupaten Cilacap cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2007 remittance TKI sebesar Rp 288.485.880.224, pada tahun 2008 naik menjadi Rp 324.044.893.734 (11%), dan pada tahun 2009 naik menjadi 372.521.067.846 (13%).

Berharap pada BNP2TKI

Pageh menambahkan, meski Pemkab Cilacap minus anggaran terhadap pemberdayaan TKI ini, namun masih didapati oknum pejabat yang menaruh harap adanya solusi terbaik terhadap penanganan TKI ini. Kepala Bappeda Cilacap, contohnya. Ia sangat berharap dan mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh BNP2TKI untuk pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan TKI.

Kepala Bappeda menjelaskan, bahwa setelah mendapatkan desakan dari Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) melalui Disnakertrans, Pemkab telah memprakarsai adanya P4TKI di Cilacap serta memberikan peminjaman sebuah gedung yang berlokasi di Jalan Condoro 14 sebagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, Pemkab Cilacap juga meminta kepada BNP2TKI agar bisa segera mendefinitifkan operasional P4TKI Cilacap.

“Kami membutuhkan arahan dan bimbingan dari BNP2TKI untuk merealisasikan mekanisme rekrut calon TKI di Kabupaten Cilacap ini dengan sistem Antar Kerja Antar Negara (AKAN),” kata Kepala Bappeda Cilacap seperti dituturkan kepada I Wayan Pageh.

Pageh yang sekarang sedang menempuh S-3 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menambahkan, dengan mengutip data yang dikeluarkan oleh Apjati Cabang Cilacap, Kepala Disnakertrans Cilacap menjelaskan, bahwa Disnakertrans bersama-sama dengan Kepala BP3TKI dan Ketua Apjati Cilacap sudah membicarakan mengenai pinjam pakai Gedung P4TKI yang di Jalan Cindoro itu.

Berdasarkan data pada tahun 2009 lalu, Gedung P4TKI Cilacap ini yang digunakan sebagai tempat proses pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang berasal dari sembilan kabupaten di Jawa Tengah ini, jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 419.270 orang atau perharinya telah memproses antara 60 orang sampai 150 orang (Lihat : Tabel 2 di bawah).

Dari data tersebut, sebut Pageh, bahwa pada tahun 2009 lalu Disnakertrans Cilacap telah menempatkan sebanyak 32.669 orang yang bekerja di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Sedang untuk tujuan negara-negara di Timur Tengah langsung di antar ke Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) pusat di Jakarta.***(IB)