Jakarta, BNP2TKI (29/1) Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP3TKI) Kalimantan Barat (Kalbar), Christofel De Han mengungkapkan, 98 persen TKI asal Kalbar bekerja pada sektor formal di Malaysia.. Mereka bekerja di sektor perkebunan dan kelapa sawit.

“Kita terus mengupayakan untuk mengirim TKI formal, saat ini hampir 98 persen TKI Kalbar bekerja di Malaysia pada sektor formal. Mereka bekerja di sektor perkebunan dan kelapa sawit,” ujar Christofel, di Pontianak, Jumat (29/1).

Menurut dia, TKI yang bekerja di sektor formal lebih terlindungi dan terjamin hak-haknya. Seperti gaji, perlindungan, jam kerja, asuransi dan lainnya lebih terjamin.

“Meski sektor formal ditingkatkan, pengiriman TKI informal tetap dilakukan. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak TKI formal. Saat ini TKI informal di Kalbar terdapat 2 sampai dengan 3 persen jumlahnya,” paparnya.

Christofel mengungkapkan, pada 2009 lalu pengiriman TKI Kalbar mencapai 3.000 orang. Namun pada 2010 ini, BP3TKI Kalbar menargetkan pengiriman sebanyak 4.500 TKI baik sektor formal maupun infromal.

“TKI informal umumnya bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT), bukan di perkebunan atau ladang kelapa sawit. BP3TKI Kalbar memang terus menggenjot penempatan TKI formal dan hasilnya sudah lumayan bagus,” katanya.

Selain terus meningkatkan TKI formal, lanjut Christofel, BP3TKI Kalbar juga mencegah masyarakat Kalbar agar tidak menjadi TKI ilegal. Ia mengatakan menjadi TKI Ilegal sangat rentan terhadap masalah-masalah yang sering dialami TKI seperti deportasi, penyiksaan sampai tidak dibayar gajinya.

“Jumlah TKI ilegal di Kalbar memang ada, mereka banyak berangkat melalui Nunukan maupun pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kalimatan lainnya. Saya terus menghimbau dan memberikan penerangan kepada masyarakat Kalbar agar tidak berngkat dengan cara ilegal,” urainya.

Dikatakan dia, salah satu program BP3TKI Kalbar ditahun 2010 ini adalah memberantas pengiriman TKI ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, BP3TKI Kalbar sudah bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Imigrasi, Pemerintah Daerah (Pemda), Kepolisian dan masyarakat.

“Saat ini kita terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menecegah TKI ilegal,” kata Chrstofel seraya menambahkan sebagian besar TKI formal Kalbar bekerja di Serawak, Malaysia.*** (hp)