Jakarta, BNP2TKI (29/1) - Pengamat politik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera mengakhiri adanya dualisme dalam pelayanan tenaga Kerja Indonesia yang berkepanjangan selama ini.

“SBY harus melakukan keputusan politik untuk mengahiri dualisme yang merugikan TKI,” pinta Bachtiar Ali ketika ditemui usai presentasi pada Seminar Nasional Persepektif Politik Indonesia Ke Depan Di Tengah Kemajuan Demokrasi di Jakarta, Kamis (28/1).

Bachtiar mengungkapkan, ketegasan SBY dihdarapkan bisa memperjelas kewenangan dan tanggung jawab Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) . Dia menyesalkan jika BNP2TKI yang dibentuk sebagai operator kebijakan masalah TKI justru tidak diberikan peran dan tugas yang seharusnya.

Dia menggungkapkan siapapun menteri tenaga kerjanya, persoalan tenaga kerja merupakan masalah yang kompleks, tidak mudah diatasi dan memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengatasinya.

“Termasuk masalah TKI yang kian rumit yang ditinggalkan oleh Menaker lama, Erman Suparno kepada Muhaimin Iskandar,” ujar Bachtiar serius, seraya mengharapkan Menakertran berkonsentrasi pada masalah ketenagakerjaan di dalam negeri.

Dia menuturkan, keruwetan itu dikarenakan adanya dualisme dalam pelayanan TKI sejak Erman Suparno menerbitkan peraturan Menteri No 22/XII/2008. Meski Permen itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, namun munculnya Permen pengganti telah memperpanjang kekacuauan dalam pelayanan TKI.

“Adanya pengambil-alihan beberapa fungsi pelayanan seperti pengalihan Terminal IV bagi TKI Taiwan, dan Hongkong menandakan perebutan pelayanan itu masih terjadi,” tegas Bachtiar.

Dia mengharapkan agar komunikasi dan koordinasi antara Depnakertrans sebagai regulator kebijakan dan BNP2TKI bisa terbangun dengan baik.

“Kegagalan membangun komunikasi ini bisa berakibat merugikan TKI pada akhirnya,” pungkas pengamat politik dari Universitas Indonesia ini. (zul)