Jakarta, BNP2TKI, Kamis (28/01) – Rencana pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Taiwan dan Hong Kong melalui terminal umum oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dinilai bakal menambah jumlah pengangguran. Paling tidak, ancaman bertambahnya pengangguran ini dirasakan kalangan pengusaha angkutan, sopir, dan kenek, yang secara khusus sudah bertahun-tahun mengangkut pemulangan TKI sampai ke daerah asalnya.

“Kalau rencana pemulangan TKI Taiwan dan Hong Kong melalui terminal umum jadi dilaksanakan, maka secara perlahan-lahan akan mematikan mata pencaharian kalangan pengusaha angkutan, sopir, dan kenek. Sehingga klimaksnya angka pengangguran akan menjadi bertambah,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Ilung Pratama, H. Budiyamin Dengngeng (61), yang ditemui seusai mendatangi Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kamis (28/01) siang.

Pemilik usaha angkutan yang secara khusus memulangkan TKI sejak 1998 ini menjelaskan, bahwa pemulangan TKI yang ditangani secara khusus melalui Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) Khusus TKI Selapajang atau Terminal (T) 4 di Tangerang, Banten, ini sudah tepat dan tidak menimbulkan banyak masalah. Pemulangan TKI ini berbeda dengan pemulangan umumnya penumpang.

“Mereka memerlukan penanganan secara khusus. Khususnya bagi TKI wanita. Mereka membutuhkan perlindungan di dalam menjalani proses pemulangan, agar aman, nyaman, dan selamat sampai ke daerah asalnya,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Budiyamin, pemulangan para TKI diperlakukan secara khusus dengan menggunakan angkutan khusus. Kalau mereka diperlakukan seperti umum sebagaiana penumpang lain yang dibiarkan bebas, maka sangat mungkin mereka akan menjadi incaran tindak kejahatan. Menurut Budiamin, bahwa yang terjadi selama ini belum semua TKI kita yang terbiasa bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi kebanyakan mereka – khususnya TKI wanita – masih membutuhkan bimbingan dari petugas sejak dari tempat transit sampai ke daerah asalnya.

Menurut Budiamin, sekarang ini ada 460 unit armada angkutan khusus TKI yang siap mengantarkan pemulangan sekitar 800 sampai 1.000 orang TKI setiap har. "Dari 460 unit armada angkutan khusus TKI itu ada 900-an sopir dan kenek. Maka bisa dibayangkan, kalau pemulangan TKI kemudian dibiarkan bebas melalui terminal umum, selain akan mengubur mata pencaharian pengusaha, sopir, dan kenek, juga akan membiarkan bebas nasib TKI dari incaran tindak kejahatan," kata Budiyamin.

Budiyamin menampik keras tudingan miring Ketua Himpunan Pengusaha Jasa TKI (Himsataki), Yunus M Yamani, yang mengatakan, sudah menjadi rahasia umum terjadi praktik pemerasan oleh sejumlah oknum di GPK Khusus TKI di Selapajang, Banten. “Silahkan saja kami dikontrol dan dikritisi, kami siap untuk buka-bukaan. Jangan asal tuding, tetapi tidak bisa membuktikan,” katanya.

Himsataki Lepas Tanggung Jawab

sangat menyesalkan tindakan asal tuding dari Himsataki yang berlindung di balik kekuasaan Menakretrans. Selaku pengusaha jasa TKI, katanya, sangat tidak etis melakukan tindakan di luar kewenangannya. Bahkan, kami justru menaruh curiga dengan tudingan dari Himsataki tersebut.

“Jangan-jangan mereka ingin lepas tanggung jawab dari segala urusan yang terkait dengan tuntutan TKI, terutama klaim asuransi dengan memanfaatkan kedekatannya dengan oknum di Depnakertrans,” ungkap Budiyamin.

Budiyamin menduga, agaknya kalangan Himsataki tidak tahu banyak mengenai seluk-beluk pemulangan TKI berikut keluhan yang dialami para TKI selama proses pemulangan. “Bahwa masih banyak hal yang dikeluhkan para TKI kita, terutama mereka yang belum mampu melindungi dirinya sendiri memang ada. Belum lagi bagi TKI yang mengalami tekanan mental, yang setiap harinya jumlahnya mencapai puluhan bahkan sampai ratusan. Dan yang demikian ini, membutuhkan penanganan khusus, tidak bisa melalui terminal umum,”kata Budiyamin mengakhiri pembicaraa.***(IB)