Sebagai mekanisme perlindungan, Asuransi TKI merupakan instrumen perlindungan utama yang harus dimiliki TKI. Sayangnya, karena faktor sosialisasi yang kurang mengakibatkan pengetahuan TKI akan asuransi menjadi rendah.

"Minim pengetahuan TKI tentang asuransi," kata Nurul Qoiriah, pembicara dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM)di Cisarua, Jumat (17/2).Menurut Nurul, pemerintah dan stake holder terkait harus terus-menerus mensosialisasikan kesadaran tentang manfaat Kartu Polis Asuransi (KPA) bagi TKI.

Permen 07 tentang asuransi, kata Nurul, sudah baik. Namun, ada item yang harus disederhanakan terkait persyaratan dokumen TKI yang harus dilampirkan dari perwakilan di luar jika menemui permasalahan."Karena mereka tidak mengerti tetang asuransi maka jarang mereka datang ke KBRI/ KJRI untuk meminta surat keterangan terkait klaim asuransi di tanah air," katanya.

Akibatnya, kata Nurul, sering kali klaim biaya pengobatan mereka ditolak oleh pihak asuransi lantaran tidak ada dokumen yang mereka bawa dari perwakilan.

Nurul menambahkan, di Hongkong, TKI sektor rumah tangga wajib mendapatkan asuransi tambahan dari majikannya. Hal itu memang sudah diatur oleh pemerintah Hongkong.

Masalahnya, lanjut Nurul, seringkali ketika TKI pindah majikan pada saatnya kontrak asuransi dengan majikan lamanya sudah selesai, TKI bersangkutan belum memiliki asuransi baru dan ketika ia kembali ke tanah air meski ada masalah TKI itu masih bisa mendapatkan tanggungan pengobatan.

"Soal asuransi di dalam negeri saja mereka tidak pahami apalagi asuransi sebagai pekerja asing di Hongkong," tandasnya.

Nurul menyarankan agar pemerintah bersama-sama dengan pemangku kepentingan TKI, termasuk dengan petugas penyuluh TKI untuk terus memberikan penyadaran kepada calon TKI baik pada forum Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) maupun kegiatan sosialisasi luannya.

"Musuh terbesar sosialisasi adalah calo. Mereka bawa Rp2 juta untuk orangtua TKI sementara pemerintah datang ke rumah TKI membawa buku," ujar Nurul. (Zul).