Pernyataan itu disampaikan Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov DKI Jakarta, Priyono pada kegiatan Bimtek Penyegaran 30 Petugas Penyuluh TKI Program Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Cisarua, Kamis Malam (16/2).

Menurut Priyono, pihaknya menerima dengan senang hati adanya masukan, dari petugas lapangan. Terkait masalah penampungan PPTKIS yang belum tertib perijinannya seperti UU gangguan, dia berjanji akan meneruskan informasi itu kepada Dinas Trantib.

"Kalau pengawasan agak ketat tentu tidak akan terjadi permasalahan TKI di tempat penampungan," imbuhnya..

Menjawab pertanyaan Sudin Jakbar, Priyono setuju melibatkan peran agar pejabat di tingkat Sudin di wilayah dalam membina penampungan PPTKIS.

Priyono menambahkan, pemerintah koncern dengan peran petugas penyuluh dalam memberikan pemahaman tentang hak-hak TKI.

"Perlindungan TKI bisa dimulai dari bawah yaitu dengan melibatkan peran serta petugas penyuluh," tutur Priyono. (Zul).