Friday, 20 September 2019

Berita

Berita Utama

Penanganan Kasus Kebakaran yang Menimpa Lima WNIO di Mekkah

-

00.07 11 July 2019 287

Kunjungan anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

BNP2TKI, Jakarta (11/7/2019)__Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Tatang Budie Utama Razak, terima kunjungan anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Kunjungan terkait penanganan kasus kebakaran yang menimpa lima WNIO di Mekkah, pada tanggal 20 Juni 2019. Empat dari lima korban tersebut berasal dari Lombok Tengah, NTB. Berdasarkan Brafax KJRI Jeddah Nomor : B-00386/Jeddah/190623, peristiwa tersebut dipicu oleh korsleting listrik pada Air Conditioner (AC). Para korban kemungkinan besar terjebak di dalam rumah karena kondisi rumah dengan pintu besi tebal yang tertutup dan terkunci (digembok) dari luar. Kondisi ini menyebabkan para WNIO tersebut tidak bisa menyelamatkan diri.

Rumah yang menjadi tempat tinggal para WNI korban kebakaran tersebut disinyalir merupakan penampungan ilegal dengan lokasi yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi.

Tatang Razak dalam kesempatan ini mengucapkan turut berduka cita terhadap korban dan keluarganya.

 “Saya ucapkan turut berduka atas peristiwa ini. BNP2TKI sudah menangani kasus ini melalui kantor perwakilan di negara tersebut. Namun tentu saja ada prosedur yang harus dipatuhi. Kita memahami suasana kebatinan yang dirasakan di daerah asal, karena itu kita akan terus bangun komunikasi untuk menyelesaikan kasus ini,” ungkap Tatang Razak.

Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, Agus Patria yang turut hadir juga mengungkapkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mendukung penyelesaian kasus ini.

“Kita sudah mulai mengambil beberapa tindakan di daerah. Ini membuktikan bahwa kami siap membantu untuk mengungkapkan kasus ini. Jadi kami mohon dibukakan ruang terkait langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan,” ungkap Agus.

Ditambahkan pula oleh perwakilan dari Kepolisian Daerah NTB, Pujiwati, bahwa pihaknya sudah melakukan investigasi, dan membutuhkan dukungan berupa dokumen-dokumen tentang korban.

Penyelesaian Masalah Harus Diselesaikan Sampai Selesai 100%

Ke depannya, Tatang Razak berharap bisa lebih bersinergi dengan pemerintah daerah, apalagi ke depannya badan baru yang akan menggantikan BNP2TKI akan mengalami perubahan fundamental, dengan lebih menguatkan peran di daerah.

“Setiap masalah tentu harus diselesaikan sampai selesai 100%. Sekarang bagaimana caranya ke depannya kita bisa bersinergi dengan pemerintah daerah,” tutup Tatang Razak.

Kegiatan ini dihadiri juga oleh Deputi Perlindungan BNP2TKI, Anjar Prihantoro, Direktur Pemberdayaan, Yana Anusasana , Direktur Pelayanan dan Pengaduan, Wisantoro, dan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Joko Purwanto.

Sedangkan anggota Komisi V DPRD Prov. NTB yang datang berkunjung adalah H. M.N.S Kasdiono beserta anggota, Kepala Dinas Tenaga Kerja NTB, Agus Patria, dan perwakilan dari Kepolisian Daerah NTB, Pujiwati. *** (Humas/May/DH/Agrit/Lily).