Wednesday, 21 August 2019

Berita

Berita Utama

BP3TKI Makassar Adakan Roadshow Sosialisasi P2PMI dan Penawaran Lowongan Kerja Luar Negeri di Majene

-

00.08 10 August 2019 242

BP3TKI Makassar Adakan Roadshow Sosialisasi P2PMI dan Penawaran Lowongan Kerja Luar Negeri di Majene, Selasa-Kamis (6-8/8).

Majene, BNP2TKI (8/8/2019) - Masih maraknya perekrutan ilegal oleh calo khususnya di Kabupaten Majene, menjadi keresahan tersendiri bagi Bupati Majene dan BP3TKI Makassar yang wilayah kerjanya juga mencakup provinsi Sulawesi Barat. Sebagai upaya pencegahan PMI dari perekrutan dan pemberangkatan yang ilegal tersebut, BP3TKI Makassar mengajak pemerintah daerah(pemda) Kabupaten Majene,  Sulawesi Barat untuk mensosialisasikan program P2PMI sekaligus bersama-sama dengan P3MI dan user dari negara penempatan untuk menawarkan peluang kerja di luar negeri. 


Sosialisasi dan penawaran peluang kerja luar negeri tersebut dilakukan dengan roadshow yang berlangsung di lima kecamatan yang disinyalir sebagai kantong PMI ilegal,  yaitu kecamatan Pamboang, Sendana, Tubo Sendana, Tammerodo Sendana, dan Malunda, Selasa-Kamis (6-8/8).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kab. Majene, Lawaji, Kepala BP3TKI Makassar, Mohd. Agus Bustami, Ketua ASPEMI (Asosiasi Pengusaha Penempatan Pekrerja Migran Indonesia), Agus Salim, user dari negara penempatan Malaysia, Teo Zi Kiong, serta Camat atau Sekretaris Camat masing-masing daerah yang hadir memberikan sambutan dan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Adapun peserta yang hadir adalah para kepala desa,  tokoh masyarakat,  serta warga kecamatan setempat yang diharapkan dapat menjadi penyambung lidah.

Lawaji menyatakan bahwa, sesuai amanat UUD 1945 pasal 27 ayat 2 maka setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehubungan dengan masih minimnya tingkat penyerapan tenaga kerja di Kab. Majene,  maka bekerja di luar negeri menjadi pilihan dan hak warga yang tidak dapat dihalang-halangi. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah memberikan jalan keluar agar mereka tetap dapat berangkat ke luar negeri secara prosedural sehingga dapat diawasi dan dapat diberikan perlindungan jika mendapatkan masalah.

Lawaji juga menekankan bahwa, langkah pertama jika ingin bekerja ke luar negeri adalah melapor kepada kepala desa. Selanjutnya kepala desa akan melaporkan ke kecamatan, kemudian camat akan memberikan rekomendasi ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten.

"Setiap warga yang ke luar negeri untuk bekerja harus diketahui oleh pemerintah mulai dari tingkat desa. Jadi jangan lagi seperti selama ini yang berangkatnya tidak bilang-bilang. Setelah terkena masalah, baru mengatakan pemerintah tidak ada perhatian," ujar Lawaji. 

Mohd. Agus Bustami juga mengungkapkan bahwa, masih banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang belum benar-benar menjadi pahlawan devisa, sebagaimana gelar yang selama ini disematkan pada mereka yang bekerja di luar negeri karena pengiriman uang mereka dari luar negeri.

"Tidak sedikit dari mereka yang sudah banting tulang bekerja di luar negeri namun pulang tidak membawa hasil, kembali nol. Penyebabnya bisa karena dijerat utang serta kurangnya kesadaran untuk menabung. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi penawaran lowongan kerja ini yang salah satu programnya adalah program tabungan atau penyisihan gaji PMI yang dilakukan secara auto debet ke rekening istri atau keluarga di tanah air," jelas Agus Bustami.

Ditambahkan pula oleh Ketua ASPEMI, Agus Salim bahwa, keberhasilan program penempatan yang diakomodir oleh pemerintah ini dapat dilihat contohnya di beberapa wilayah di Kabupaten Gowa, seperti Kecamatan Tompobulu, Biringbulu, dan  Bontolempangang, yang saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat, ditandai dengan banyaknya rumah permanen yang dibangun warga dari hasil bekerja di luar negeri. Masih menurut Agus Salim, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan tersebut tak lepas dari dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Gowa yang mengakomodir aparatnya hingga ke tingkat desa sehingga warga dapat berangkat secara legal dan prosedural.

Contoh lain juga dapat dilihat di Kabupaten Jeneponto. Berkat dukungan Bupati dan Kapolres Jeneponto, kabupaten yang dulunya cukup tinggi angka kriminalitasnya tersebut sekarang sudah menurun secara signifikan angka kriminalitasnya. Hal tersebut dikarenakan rata-rata pelaku kriminalitas adalah para pengangguran, sehingga manfaat yang dirasakan oleh daerah adalah berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan sekaligus menurunnya tingkat kriminalitas. 
 
Terkait program tabungan/ penyisihan gaji PMI, Agus Salim menyatakan bahwa sekurang-kurangnya sebesar RM 350,- dari gaji PMI akan langsung terpotong secara otomatis setiap bulannya terkirim ke rekening keluarga. Dengan demikian diharapkan setelah masa purna kerjanya, PMI tidak menjadi orang bingung, tetapi ada modal yang dapat dikelola untuk berwirausaha atau kegiatan produktif lainnya. 

Mr.Teo Zi Kiang selaku user dari negara penempatan Malaysia hadir memaparkan profil perusahaan, lowongan dan syarat kerja,  gaji dan fasilitas yang diberikan perusahaan kepada PMI,  serta pemutaran video yang menampilkan aktivitas PMI di ladang maupun di waktu senggangnya di asrama. Kehadiran langsung Mr. Teo sebagai user di negara penempatan ini sesuai dengan keinginan Bupati Majene saat rapat koordinasi beberapa waktu lalu, yang dimaksudkan agar dapat lebih meyakinkan masyarakat.** (Humas/BP3TKI Makassar/MA)